Kasus Publisher Inderscience di Indonesia

INDERSCIENCE, SI KECIL YANG BIKIN HEBOH

Inderscience adalah publisher yang tidak sebesar dan seterkenal Elsevier atau Wiley, tapi dia cukup populer di kalangan dosen dan mahasiswa Indonesia karena beberapa jurnalnya sering menjadi forum publikasi ilmiah bagi mereka. Dalam pengumumannya di portal PAK Kemristekdikti tertanggal 23 November 2017, tim Penilaian Angka Kredit Kemristekdikti (selanjutnya disingkat “tim PAK” saja) memutuskan bahwa Inderscience dan semua jurnal yang berada dalam cakupannya dinilai meragukan kualitasnya, sehingga karya ilmiah yang dimuat di dalamnya tidak bisa diajukan untuk memenuhi persyaratan kenaikan jabatan guru besar. Singkatnya, Indescience di-blacklist oleh Kemenristekdikti.

Link pengumuman ada di http://pak.ristekdikti.go.id/portal/?p=556.

Yang bikin heboh adalah bahwa tim PAK menetapkan keputusan tersebut berdasarkan pencarian mereka terhadap properti fisik (alamat kontak, kantor, dsb) menggunakan Google Maps dan Whois. Dengan Google Maps, tim tidak bisa menemukan hasil pencarian dengan keyword “http://www.inderscience.com/”, sementara dengan Whois, mereka menemukan informasi yang (nampaknya) bagi mereka meragukan (alamat registrant di Swiss, alamat kontak di UK). Dengan hasil investigasi yang beraroma negatif seperti ini, dibuatlah pengumuman di portal tersebut.

Pengumuman ini sontak mengundang reaksi dari komunitas dosen, terutama yang pernah berinteraksi dengan Inderscience. Mereka mempersoalkan keputusan tim PAK, terutama cara mereka menginvestigasi dan menarik kesimpulan, yang menurut para dosen tersebut, terlalu oversimplifikasi.

Tulisan ini tidak membahas tentang proses investigasi tim PAK, meskipun saya pribadi menilai metode yang dipakai tim PAK cukup “aneh”. Saya lebih tertarik membahas bagaimana Kemristekdikti menangani sebuah proses (kenaikan jabatan fungsional dosen) yang melibatkan dua domain yang sangat berbeda: akademik (ilmiah) dan birokrasi.

Sebelum membahas hal tersebut, kritik pertama saya adalah, tim PAK tidak memiliki mekanisme quality assurance yang baik. Sebuah keputusan publik muncul berdasarkan proses yang aneh, itu menunjukkan tidak adanya kontrol kebijakan yang kuat. Sekiranya ada validasi terhadap hasil penelusuran jurnal sebelum keputusan diambil, tentulah tidak akan muncul kasus ini.

Kasus Inderscience ini sebenarnya menunjukkan problem harmonisasi aspek birokrasi dan aspek akademik dalam urusan PAK. Seperti yang diketahui, PAK terkait dengan pengusulan kenaikan jabatan fungsional dosen/peneliti yang menggunakan kum/poin sebagai instrumen penilaian. Birokrasi terkait pengusulan kenaikan jabatan fungsional ini mencakup, salah satunya, verifikasi terhadap kum yang diusulkan oleh dosen atau peneliti. Kum yang diperhitungkan adalah kum yang lolos verifikasi.

Bagi dosen dan peneliti, sumber kum yang paling besar dan sering digunakan adalah publikasi ilmiah, dan di sinilah persoalan dimulai. Secara substansi, verifikasi publikasi adalah adalah domain akademik, karena hanya otoritas akademiklah yang berhak menentukan nilai kum berdasarkan kualitas publikasi pengusul. Proses verifikasi ini dimulai dari unit terkecil (departemen, jurusan, atau program studi di perguruan tinggi), menggunakan mekanisme peer review. Sesungguhnya jika proses peer review ini berjalan baik, tidak perlu lagi ada proses verifikasi di tingkat yang lebih tinggi karena di unit terkecil inilah sebenarnya otoritas akademik/keilmuan berada. Sayangnya banyak terjadi penyimpangan dalam proses verifikasi di unit terbawah ini, akibatnya verifikasi ulang dilakukan di tingkat fakultas, universitas/institut, dan pada akhirnya Kemenristekdiktipun ikut campur dan masuk ke dalam substansi verifikasi.

Kemenristekdikti aslinya adalah lembaga birokrasi. Meskipun demikian, karena kondisi memang memerlukan, sah-sah saja jika Kemenristekdikti ikut campur dalam proses akademik yang sebenarnya bukan menjadi ranahnya, selama mereka menjalankannya dengan baik. Sayangnya tatakelola yang diterapkan masih belum menjamin obyektifitas prosesnya. Selama ini masyarakat akademik (dosen & penelliti) sebagai obyek yang dinilai tidak banyak yang mengetahui bagaimana tim PAK menjalankan tugasnya. Sosialisasi tentang item-item yang dinilai, standar penilaian, siapa penilainya dan bagaimana kredibilitas keilmuannya, mekanisme banding atas ketidakpuasan hasil penilaian, dan sebagainya minim sekali. Karena urusannya terkait dengan publik, informasi tentang hal-hal tersebut seharusnya juga dibuka bagi publik.

Mengapa Kemenristekdikti tidak berkaca pada proses lain yang mirip, akreditasi program studi oleh BAN-PT misalnya, yang juga berada dalam lingkup Kemenristekdikti? BAN-PT menjalankan birokrasi proses akreditasi dan secara bersamaan juga mengelola susbtansinya. Dalam tugasnya mengakreditasi program studi, BAN-PT menetapkan kriteria, standar, metode penilaian, dan mekanisme kerja asesor. Semuanya dibuka untuk publik, sehingga program studi yang akan diakreditasi bisa menyiapkan diri dengan baik. BAN-PT juga menyeleksi asesor berdasarkan kriteria yang terbuka untuk publik. Hal yang mirip juga bisa diterapkan pada sistem PAK. Kemristekdikti dapat menetapian kriteria, standar, dan metode penilaian publikasi ilmiah dan reputasi jurnal, yang kemudian disosialisasikan secara terus-menerus sehingga para dosen dan peneliti menjadi paham. Kemristekdikti juga dapat merekrut asesor publikasi dengan kriteria yang obyektif, dan menugasi mereka untuk menjalankan verifikasi publikasi dan jurnal berdasarkan pedoman-pedoman yang disusun.

Kriteria pemilihan asesor publikasi menjadi sangat penting. Kredibilitas akademik menjadi kunci, karena hanya dengan kredibilitas yang tinggilah fairness penilaian dapat ditegakkan. Hanya orang-orang yang memiliki banyak publikasilah yang dapat menilai dengan fair kualitas sebuah tulisan ilmiah. Hanya orang-orang yang pernah menjadi editor atau reviewer jurnallah yang bisa menilai kualitas sebuah jurnal. Mereka ini tidak perlu punya jabatan akademik guru besar. Mereka bisa saja doktor-doktor muda yang belum pernah menjabat posisi struktural tetapi kaya pengalaman riset dan publikasi. Hal ini akan membuat mereka mendapatkan kepercayaan diri, sekaligus mengurangi komentar-komentar miring yang mempertanyakan kualitas penilaian tim PAK.

Asesor publikasi, sebagaimana halnya asesor program studi, memiliki diskresi akademik penuh dalam memberikan penilaian berdasarkan kredibilitas akademik mereka. Mereka punya cara sendiri untuk menentukan apakah sebuah tulisan atau jurnal berkualitas atau tidak. Metodenya tentu saja ilmiah, misalnya dengan mengamati kualitas proses penerimaan artikel ilmiah dan proses review yang dijalankan, bukan cara-cara yang oversimplifikasi mengandalkan Google Maps semata.

Kemenristekdikti tidak bisa mengintervensi kerja asesor publikasi. Meskipun demikian, menjadi tugas Kemenristekdikti untuk menjamin kualitas hasil kerja mereka. Mekanismenyapun sama dengan yang dijalankan oleh BAN-PT: validasi oleh rekan sejawat sesama asesor.

Yang juga perlu dikembangkan adalah mekanisme banding. Bagaimanapun juga asesor (dan juga Kemenristekdikti) bukanlah pihak yang selalu benar. Sesuai dengan asas fairness, harus ada mekanisme yang memberi kesempatan pihak yang dinilai untuk menyampaikan keberatan sekiranya ada hasil verifikasi yang tidak sesuai.

Perbaikan-perbaikan secara struktural ini penting dilakukan untuk mendukung tujuan yang lebih besar: memajukan penelitian dan publikasi di Indonesia. Kemenristekdikti harus bisa menempatkan posisinya dalam mengelola aspek birokrasi dan akademik dalam urusan PAK. Jika lembaga tertinggi pengawal riset dan publikasi tidak mampu memberikan suasana yang kondusif bagi dosen dan peneliti, bagaimana kita semua bisa optimis bahwa tujuan tersebut akan tercapai?