PEMASARAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

Perekonomian akan berjalan sukses jika usaha selalu berjalan dengan seimbang (adil) antara usaha besar dan usaha kecil. Pemerintah dan badan non pemerintah bertugas untuk menyeimbangkan kedua potensi tersebut. Data terbaru posisi strategis Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah tersebar di seluruh Indonesia, kontribusi terhadap PDB 59% dan menyerap 97% tenaga kerja (sumber: http://ksp.go.id/menggerakkan-sektor-umkm/). Akibatnya adalah kemiskinan masih 11.13% (data Sep 2015) jauh dari target MDG tahun 2015 adalah 8% (sumber: http://www.un.org/millenniumgoals/2015_MDG_Report/pdf/MDG%202015%20rev%20(July%201).pdf ), masih terdapat 47,64 juta penduduk atau 19,46 persen dari seluruh penduduk di Indonesia yang mengalami kondisi sangat rawan pangan dan apabila dibiarkan terjadi selama dua bulan berturut-turut akan menjadi rawan pangan akut yang menyebabkan kelaparan (sumber: BPS, 2013), 62% penduduk miskin terdapat di desa, indeks HDI sedikit di atas Kamboja yang didomiinasi oleh lulusan SD dan SMP 67% (sumber: http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/IDN.pdf ). Permasalahan mendasar yang dialami UKM adalah modal yaitu kredit perbankan yang disalurkan hanya 19% sehingga pertumbuhan kredit hanya 8% (sumber: http://mediaindonesia.com/news/read/48298/laju-kredit-perbankan-kembali-melambat/2016-06-01) . Disamping itu masalah promosi, bahan baku, transportasi, dan ketrampilan yang menurut istilah Perum Jamkrindo adalah 3A (availability capital, access transportation, and ability). Berdasarkan data World Economic Forum (WEF)   tentang Global Competitivenes Index tahun 2015-2016, Indonesia berada di peringkat 37 dari 144 negara yang terdiri dari ranking kebutuhan dasar diurutan 49, efisiensi 46, dan inovasi 33. (sumber: http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf)

Berdasarkan data di atas Indonesia terancam akan didahului oleh Vietnam dan Filipina.

Tugas berbagai lembaga yang membantu UKM dalam hal ini: BI/OJK, PNM, bank BJB, Jamkrindo, FORSEAA, dan KEIN.

Bank Indonesia (BI) mempunyai program yaitu mendorong elijibilitas dari sisi perbankan, edukasi, informasi, kerjasama (sumber: http://www.bi.go.id/id/umkm/Default.aspx )

Salah satu badan non pemerintah (BUMN) adalah PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Persero (sumber: http://pnm.co.id/about/visi_misi ) menjalankan tugas untuk memberdayakan UKM tugas utama PNM pada saat ini adalah mendorong UKM untuk mengikuti para pendahulunya setelah melakukan studi banding ke Korea, Jepang, Itali, dan Muangthai. Program peningkatan nilai tambah (value added) bagi UKM yang dilakukan oleh PNM agar dapat bersaing di luar negeri adalah intensifikasi (inward looking) database potensi, klasterisasi usaha, dan sinergi usaha serta kemudahan pembiayaan. Sedangkan ekstensifikasi untuk persiapan go global berupa pelatihan dan pendampingan untuk standarisasi produk, perijinan, penggunaan teknologi, dan promosi serta studi banding.

Perwakilan bank dalam hal ini dilakukan oleh Bank BJB (sumber: http://www.bankbjb.co.id/ ) mempunyai peran dalam mendukung UKM dalam bentuk pemberdayaan dan pendanaan. Pemberdayaan disingkat dengan Pesat ( Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Terpadu) yang terdapat di sentra-sentra UKM bank BJB.

Badan usaha non Pemerintah lainnya yang turut serta membesarkan UKM adalah Perum Jamkrindo (sumber: http://www.jamkrindo.co.id/ ) yang pada saat ini bertugas untuk mengumpulkan database UKM. Database tersebut digunakan oleh berbagai pihak seperti pemerintah, lembaga keuangan, BI/OJK, asosiasi, penjamin, dan internal Jamkrindo. Jamkrindo menggunakan database tersebut untuk melakukan pemeringkatan UKM.

Lembaga non profit dengan lingkup regional adalah FORSEAA (Forum of Small Medium Economic Africa Asean) (sumber: http://www.forseaa.org/en/#home yang mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan dalam hal peningkatan ekonomi UKM. Kerja sama selatan-selatan artinya antara negara-negara Afrika yang belum dan sedang berkembang dan negara-negara Asean yang belum dan sedang berkembang (artinya di luar Singapur, Malaysia, Muangthai, dan Pilipina).

Lembaga non profit dengan lingkup sebagai penasihat Presiden di bidang ekonomi dan industri (sumber: http://kein.go.id/index.html ). Pemaparan Ketua Pokja Industriaisasi Pedesaan KEIN bahwa Indonesia dapat tumbuh berkualitas karena kemiskinan dan pengangguran sudah mulai menurun walaupun melambat, kemiskinan juga menurun tapi melambat, Gini ratio menjadi 0.397 artinya menuju keadilan. Untuk tumbuh tinggi memerlukan pertumbuhan 4,90% di era kini. Agar dapat tumbuh berkelanjutan maka perlu mencapai tingkat kemiskinan di bawah 1% (seperti yang dicapai Malaysia saat ini) dan tingkat pengangguran di bawah 1% (seperti yang dicapai Muangthai saat ini). Target yang ingin dicapai adalah focus pada pembangunan kantong kemiskinan yang mencapai DESA EMAS. Desa Emas belajar dari kesuksesan Desa  Global Saemaul Undong Korea. Target mencapai Desa Emas untuk meredam proxy war yaitu konflik akan pindah ke daerah yang subur di ekuator. Di sisi lain penduduk Indonesia membutuhkan pangan secara mandiri agar tidak terlalu bergantung dari dunia luar. Untuk itu perlu dilakukan penguatan dari sisi yang paling lemah yang terletak di desa. Peran KEIN diawali dari human (bina mental), institutional (bina lembaga), technology (bina teknologi), capital (bina dana), and market (bina pasar).

Disimpulkan bahwa keberhasilan suatu usaha terutama terletak pada pemahaman terhadap kebutuhan pasar. Dalam hal ini pasar Indonesia saja masih membutuhkan banyak produk dan jasa di dari dan untuk dalam negeri. Potensi yang selama ini belum banyak digali terletak di desa yang menjadi sumber untuk mensuplai kebutuhan penduduk Indonesia. Jika potensi ini didukung oleh berbagai pihak secara bersama-sama, maka akan memperkuat pertahanan utama yang berpusat di desa.